Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjung Pinang memiliki peran yang sangat vital dalam mengelola sistem transportasi yang mendukung kelancaran arus mobilitas masyarakat dan barang, baik di darat, laut, maupun udara. Tanjung Pinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama yang menghubungkan wilayah barat Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sejarah Dinas Perhubungan Tanjung Pinang dimulai pada masa awal pembentukan kota ini sebagai daerah yang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran di wilayah Kepulauan Riau. Pada awal abad ke-20, Tanjung Pinang dikenal sebagai kota pelabuhan utama bagi pergerakan barang dan penumpang yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada masa itu, pengelolaan transportasi lebih bersifat sederhana dan masih sangat bergantung pada sistem manual.
Pada tahun 1970-an, dengan semakin berkembangnya perekonomian kota Tanjung Pinang dan peningkatan arus lalu lintas serta mobilitas penduduk, Pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai memperkenalkan kebijakan untuk memperbaiki dan menata sektor transportasi. Pada masa ini, Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola transportasi mulai terbentuk. Dinas ini menjadi ujung tombak dalam mengatur sistem transportasi darat dan laut, termasuk peraturan lalu lintas, pengelolaan terminal, serta pengawasan terhadap angkutan umum.
Memasuki dekade 1980-an dan 1990-an, seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di Tanjung Pinang, peran Dinas Perhubungan semakin penting. Pembangunan jalan raya, terminal, serta pelabuhan baru yang semakin modern membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional. Pada periode ini, Dishub Tanjung Pinang mulai mengadopsi berbagai teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan pelayanan publik, termasuk pengawasan terhadap kendaraan dan pengelolaan armada angkutan umum.
Pada tahun 2000-an, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, sistem transportasi Tanjung Pinang mulai mengalami tantangan yang lebih besar. Kemacetan, masalah pengelolaan transportasi umum, serta kebutuhan akan sistem transportasi yang ramah lingkungan menjadi fokus utama Dinas Perhubungan. Untuk itu, Dishub Tanjung Pinang mulai melakukan reformasi dalam sistem transportasi dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkenalkan moda transportasi baru, serta melakukan pelatihan dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.
Dishub Tanjung Pinang juga berperan dalam peningkatan konektivitas antarwilayah, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Salah satu pencapaian penting dalam sejarah Dishub adalah pengembangan Pelabuhan Sri Bintan Pura yang menjadi salah satu pintu gerbang utama Tanjung Pinang, serta pengelolaan angkutan laut yang menghubungkan Tanjung Pinang dengan berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau, serta negara-negara tetangga.
Di masa kini, Dishub Tanjung Pinang terus berinovasi dengan menggunakan teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait transportasi, termasuk sistem pembayaran non-tunai dan aplikasi transportasi online. Selain itu, Dishub juga aktif dalam kampanye keselamatan berlalu lintas dan pengembangan transportasi ramah lingkungan, seperti sepeda dan transportasi berbasis listrik, untuk mengurangi dampak polusi dan kemacetan.
Hingga saat ini, Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki infrastruktur, dan menjamin kelancaran serta keselamatan transportasi di kota ini. Melalui pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, Dishub Tanjung Pinang berperan besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan kota yang lebih tertata dan nyaman untuk ditinggali.